Swarna Jambi

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Perencanaan Pembangunan Partisipatif

FB_IMG_1547640613604Oleh:
1. Dr. H. Pahrudin HM, M.A. 2. Ratna Dewi, SH., MH. 3. Hapsa, S.IP., M.IP.

OPINI,swarnajambi.co.id – Desa merupakan wilayah paling potensial dalam kerangka NKRI. Hal ini tidak saja terkait dengan tempat bagi hampir seluruh sumberdaya alam Indonesia, tetapi juga lebih dari setengah penduduk Negara ini tinggal di pedesaan. Atas dasar demikian, pemerintah sangat menyadari hal ini sehingga mengeluarkan serangkaian regulasi terkait desa.

Secara historis, regulasi yang mengatur tentang desa pasca kemerdekaan dimulai dengan Undang-undang No. 19 tahun 1965, diikuti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1979 dan yang terkini Undang-undang No. 6 tahun 2014.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inilah yang membedakan eksistensi desa yang ada di masa-masa lalu dengan regulasi terkini yang mengatur tentang unit pemerintahan terkecil di Indonesia ini. Melalui regulasi ini, desa memiliki keistimewaan tersendiri, terutama terkait dengan aspek politik dan anggaran.

Meskipun eksistensi desa dianggap sangat penting, namun kondisi yang terjadi di dalamnya kontradiktif. Sebagai tempat domisili bagian terbesar rakyat Indonesia, masyarakat desa masih menghadapi problem kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu, problem lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah tingkat sumberdaya manusia yang masih rendah, hal ini tidak hanya terkait dengan masyarakat pada umumnya, tetapi juga aparatur desa atau pemerintahan desa.

Berdasarkan kajian Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah pada tahun 2008, belum semua desa menyusun dokumen-dokumen perencanaan; penerimaan keuangan desa masih sangat bergantung dari transfer pemerintah yang ada di atasnya; kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah; pembuatan keputusan oleh kepala desa belum berdasar pada azas manajemen modern; dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen administratif (kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur desa yang berpengaruh pada produktifitas dan kreatifitas aparaturdesa.

Padahal berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Perbincangan mengenai sumberdaya pemerintah desa erat kaitannya dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang aparatur dalam menjalankan fungsinya.

Kapasitas merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu system untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisai,Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu; 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanismekerja, instrument manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi, dll; 3) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individu yangbekerja dalam suatu organisasi.

Salah satu bagian penting dari kapasitas yang harus dimiliki oleh aparatur desa adalah perencanaan pembangunan. Ini penting dilakukan karena sebagai bagian penting dari negara, desa perlu dibangun berdasarkan perencanaan yang baik. Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumberdaya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Menurut Profesor Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan dating dalam rangka yang telah ditentukan.

Sementara menurut Tjokroamidjojo, terdapat beberapa alasan kenapa perencanaan pembangunan menjadi penting, yaitu: perencanaan diharap akan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan; dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui; memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (the best combinasition); dan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya; serta akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Atas dasar demikian, perencanaan pembangunan desa juga sangat penting dilakukan karena menyangkut kapasitasnya sebagai bagian terbesar di wilayah Indonesia. Sebagai contoh dapat dipaparkan refleksi mengenai perencanaan pembangunan di Desa Keroya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin.

Di desa ini, pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa masih sangat minim. Di samping itu, masih banyak potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai modal utama pembangunan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan di Desa Keroya belum melibatkan masyarakat. Hal ini karena aparat desa dan masyarakat Desa Keroya masih memahami bahwa urusan perencanaan merupakan ranah yang cukup dilakukan perangkat desa dan elit-elit desa saja. Aspek lain yang juga mengemuka adalah perencanaan pembangunan di Desa Keroya belum berdasarkan potensi yang ada di desa tersebut.

Sebagai upaya mengatasi problem-problem perencanaan pembangunan di Desa Keroya seperti mengemuka di atas, maka dilakukan sosialisasi dengan cara menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dari kalangan masyarakat Desa Keroya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Pimpinan Fisipol dan dilanjutkan dengan sambutan dari Camat Pamenang dan Kepala Desa Keroya.

Kegiatan inti adalah penyampaian materi terkait perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fisipol.

Setelah dilakukan sosialisasi dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti, maka terdapat beberapa luaran yang dicapai, yaitu: masyarakat menjadi paham bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat; perangkat desa menjadi paham bahwa perencanaan pembangunan juga harus melibatkan masyarakat; peserta menjadi paham bahwa perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa tersebut; dan peserta menjadi mengerti bahwa pembangunan desa harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Apa yang dipahami oleh perangkat desa dan masyarakat Desa Keroya ini tentu saja harus diikuti dengan implementasinya di lapangan ketika membahas perencanaan pembangunan. Karenanya, di masa-masa datang harus terus dilakukan komunikasi dengan perangkat desa untuk memantau apakah materi-materi sosialisasi sudah betul-betul mereka terapkan dalam upaya merencanakan pembangunan di Desa Keroya.

Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berawal dari partisipasi masyarakat, berdasarkan potensi desa dan dikelola oleh sumberdaya manusia (perangkat desa) yang berkualitas. Semoga…

*Penulis Dosen Fisipol Universitas Jambi



276 Views

Facebook

Copyright © 2015-2018. Swarnajambi.co.id, All Rights Reserved.

To Top