Swarna Sarko

Anggota Persoalkan Status Can Sebagai Wakil Ketua, Kabag Hukum: Mari Sama-sama Kita Buka Google

IMG20190618124509

MERANGIN,swarnajambi.co.id – Ada hal menarik pada saat rapat Paripurna DPRD Merangin, Selasa (18/6/2019) dengan agenda Penyampaian Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018.

Adnan, salah satu anggota dewan melakukan interupsi dengan mempersolakan status wakil ketua I DPRD Merangin yang dijabat ketua DPC Partai Gerindra Merangin Syafruddin Can sejak ia dilantik mengantikan posisi Isnedi sebagai pimpinan dewan.

Adapun hal yang dipersoalkan politisi Demokrat ini terkait dengan proses pelantikan Syafruddin Can yang digelar pada 14 Mei 2019 bulan lalu, yang mana waktu itu pengambilan sumpah/janji jabatan wakil ketua dipimpin oleh ketua DPRD Merangin Zaidan.

Dalam interupsinya kepada pimpinan sidang, Adnan mengatakan bahwa seyogyanya pengambilan sumpah/janji pimpinan dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri bukan oleh ketua DPRD, hal ini kata Adnan merujuk UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Saya mempertanyakan stasus wakil ketua I, bahwa pimpinn DPRD diambil sumpah/janji jabatannya dan teks-nya dibacakan oleh ketua Pengadilan Negeri untuk kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi di Provinsi dan Mahkamah Agung di DPR RI, ini sesuai UU 23 tahun 2014. Jelas itu,” kata Adnan melalui pengeras suara dari kursi kehormatnnya.

“Hal ini tidak dilaksankan di DPRD Merangin, saya meragukan keabsahan hasil pelantikan ini, dan hal ini tentu berkaitan dengan konsekuensi hukum tentang tupoksi pimpinan, harus jelas statusnya,” tambah anggota dewan dua periode ini.

Mendapati interupsi dari peserta sidang, Zaidan yang memimpin langsung rapat paripurna meminta pihak setwan melalui Kabag Hukum dan Perundang-undangan Muhammad Nasir memberi penjelasan soal pertanyaan tersebut.

Menurut Nasir, proses pelantikan Syafruddin Can sebagai wakil ketua I DPRD Merangin sisa masa jabatan 2014-2019 sudah sesuai dan didasari para surat perintah gubernur Jambi kepada ketua DPRD Merangin untuk melantik wakil ketua PAW tersebut.

Selain itu lanjut Kabag Hukum Setwan ini, guna menyakinkan penjelasannya bahwa ketua DPRD boleh melantik wakil ketua untuk sisa masa jabatan, dihadapan peserta sidang paripurna ia mengajak bersama membuka google untuk melihat info pelantikan di daerah lain.

Baca Juga : Dilantik oleh Zaidan, Al-Haris: Syafruddin Can Resmi Jabat-Wakil Ketua DPRD

“Pelantikan ini, ada surat perintah dari
pak Gubernur kepada ketua DPRD Merangin untuk melantik, soal pelantikan wakil ketua ini, mari sama-sama kita buka google, yang mana pelantikan wakil ketua tetap ketua yang lantik,” jelas Nasir dari atas podium.

Diakui Nasir, terkait persoalan ini pihaknya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi ke daerah lain yang juga terjadi kekosongan posisi wakil ketua dprd-nya dalam sisa masa jabatan 2014-2019.

“Kalau yang pertama iya dilantik oleh ketua Pengadilan, kalau yang sisa ini tetap oleh ketua dprd,” jelas mantan Kabag persidangan DPRD Merangin ini lagi.

Sementara itu, saat diwawancarai usai mengikuti sidang, Adnan mengatakan tak terima penjelasan Muhammad Nasir yang menurutnya berpatokan kepada google terkait proses pelantikan ini.

“Saya tak terima itu, tidak bisa, bagi saya tidak bisa berpatokan dengan google, tetapi patokan harus dengan undang-undang, masak goegle jadi patokan,” kata Adnan sembari meninggalkan ruang sidang.

Reporter : Himun Zuhri
Editor      : Akhmad Ramadhan



1440 Views

Facebook

Copyright © 2015-2018. Swarnajambi.co.id, All Rights Reserved.

To Top