Tanggal :22 February, 2020

Bupati Layangkan Surat Resmi Tak Akan Hadiri Paripurna LKPJ, Eehh.. Ternyata Hadir Juga

Bupati Merangin saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 pada paripurna DPRD Merangin,

Bupati Merangin saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 pada paripurna DPRD Merangin,

MERANGIN,swarnajambi.co.id – Meskipun Bupati Merangin telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 pada paripurna DPRD Merangin, Selasa (2/5/2017). Namun menarik untuk diketahui bahwa kehadirannya pada paripurna tersebut tidak direncakan.

Sebab pada tanggal yang sama bupati melayangkan surat resmi kepada ketua DPRD Merangin didalam surat Nomor: 050/541/Bappeda/ 2017 tersebut bupati menyatakan tidak dapat menghadiri paripurna LKPJ yang di jadwalkan DPRD pada hari Selasa (2/5/2017).

Ada beberapa hal dijelaskan dalam surat bupati tersebut, pertama bupati menuturkan melalui surat itu pada tanggal 30 Maret 2017, pihaknya sudah menyampaikan LKPJ dan diterima oleh sekretariat DPRD di hari yang sama.

Kedua, pada tanggal 10 April 2017 DPRD telah melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ bupati Merangin. Namun, oleh karena sidang tidak memenuhi quorum maka pimpinan sudang menunda sidang dalam waktu yang tidak ditentukan.

Ketiga, memperhatikan ketentuan yang diatur oleh PP Nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) s.d ayat (6) bahwa pada prinsipnya waktu pembahasan LKPJ kepala daerah oleh DPRD harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir.

Keempat, sampai dengan hari senin (1/5/2017) DPRD Merangin belum melanjutkan sidang paripurna, hal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur PP nomor 3 tahun 2007 khususnya ketentuan pasal 17 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Merangin di dalam surat yang ditandatanganinya mengatakan tidak dapat memenuhi undangan rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian LKPJ bupati Merangin tahun 2016.

Menurutnya, masih didalam surat tersebut apabila dia menghadiri rapat paripurna yang di gelar pada Selasa, 2 Mei 2017 dalam rangka penyampaian LKPJ maka kami telah melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) PP nomor 3 tahun 2017 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD dan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bupati Merangin, Al Haris saat dikonfirmasi mengenai surat yang dilayangkan mengatakan tidak dapat hadir tetapi dirinya tetap menyampaikan secara langsung LKPJ tersebut, sebab menurutnya ini sifatnya laporan dan juga demi Merangin.

“Inikan laporan sayo dengan DPRD, tentang apa yang kami kerjakan setahun anggaran, kalau aturan kan sudah lebih 30 hari, karena ini sifatnya laporan dan demi kita minta tanggapan, saran, serta masukan. Ini baik, hal yang baik kan tak ada masalah,” ujar Al Haris, sebelum meninggalkan ruangan paripurna.

Memang, diungkapkan Al Haris hadirnya di gedung DPRD sesuai rencana awal, tidak untuk menghadiri paripurna LKPJ, namun dia bermaksud mengajak ketua DPRD Zaidan meninjau UNBK di beberapa sekolah. Menambah keyanikan bahwa tak merencanakan hadiri paripurna Al Haris hanya mengenakan pakaian dinas harian yang segoyanya mengunakan pakaian sipil harian saat paripurna DPRD.

“Sesuai aturan sudah lebih 30 hari, maka saya ajak ketua keluar ninjau sekolah ujian, eh, saya masuk ruangan beliau (Zaidan, red) ngajak, ya sudahlah, demi Merangin tidak apa-apa,” kata Al Haris, Selasa (2/5/2017).

Terpisah, Ketua DPRD Merangin, Zaidan mengatakan tidak ada persoalan pada paripurna LKPJ ini, meskipun bupati melalui surat resmi mengatakan tidak hadir, tetapi fisiknya hadir ditengah-tengah sidang paripurna.

“Surat itu emang ado, tapi sudah di abaikan tadi, kita hanya salah menafsir saja dengan aturan tersebut, yang jelas paripurna sah kok dan tidak ada persoalan. Pansus saja sudah tersebentuk,” ujar Zaidan kepada swarnajambi.co.id.

Reporter: Himun Zuhri
Editor: Akhmad Ramadhan

Share